Pemerintah Optimis 95 Persen Penduduk Riau Terlindungi JKN - KIS 2019

By Obor Riau 07 Feb 2018, 19:00:27 WIBRiau

Pemerintah Optimis 95 Persen Penduduk Riau Terlindungi JKN - KIS 2019

PEKANBARU (OR) - Dinas Kesehatan Provinsi Riau menggelar kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Riau 2018. Kegiatan ini digelar di Hotel Pangeran 6 - 7 Februari 2018.

Kegiatan Rakerkesda Provinsi Riau ini dilakukan dalam rangka sinkronisasi visi, misi dan program di sektor kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir mengatakan, bahwa kedepannya Diskes berupaya untuk menunjang pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) pemerintah daerah di bidang kesehatan dalam mendukung pencapaian indeks keluarga sehat di Riau.

"Ajang ini sekaligus untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan kesehatan antara provinsi, kabupaten maupun kota serta stakeholder dalam Program Indonesia Sehat," katanya.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau yakni dengan melakukan kesepakatan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sumbagteng Jambi terkait pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat di Provinsi Riau tahun 2018.

Dengan kesepakatan tersebut pemerintah Provinsi Riau berkomitmen mendaftarkan seluruh masyarakat ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Kartu Indonesia Sehat yang diselenggarakan BPJS Kesehatan paling lambat Januari 2019.

Menurut data BPJS Kesehatan, kepesertaan JKN - KIS di Riau baru mencapai 63 persen dari jumlah penduduk. Angka ini masih di bawah pencapaian kepesertaan nasional sebesar 75 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman yang hadir dalam gelaran Rakerkesda Riau 2018 mengatakan optimis dengan kesepakatan yang dilakukan pemerintah, tahun 2019 nanti minimal 95 persen penduduk Riau sudah terlindungi oleh BPJS Kesehatan.

Tidak hanya itu, dengan ini masyarakat akan menerima kemudahan akses pelayanan kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir mengatakan, bahwa kedepannya Diskes berupaya untuk menunjang pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) pemerintah daerah di bidang kesehatan dalam mendukung pencapaian indeks keluarga sehat di Riau.

"Ajang ini sekaligus untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan kesehatan antara provinsi, kabupaten maupun kota serta stakeholder dalam Program Indonesia Sehat," katanya.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau yakni dengan melakukan kesepakatan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sumbagteng Jambi terkait pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat di Provinsi Riau tahun 2018.

Dengan kesepakatan tersebut pemerintah Provinsi Riau berkomitmen mendaftarkan seluruh masyarakat ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Kartu Indonesia Sehat yang diselenggarakan BPJS Kesehatan paling lambat Januari 2019.

Menurut data BPJS Kesehatan, kepesertaan JKN - KIS di Riau baru mencapai 63 persen dari jumlah penduduk. Angka ini masih di bawah pencapaian kepesertaan nasional sebesar 75 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman yang hadir dalam gelaran Rakerkesda Riau 2018 mengatakan optimis dengan kesepakatan yang dilakukan pemerintah, tahun 2019 nanti minimal 95 persen penduduk Riau sudah terlindungi oleh BPJS Kesehatan.

Tidak hanya itu, dengan ini masyarakat akan menerima kemudahan akses pelayanan kesehatan.

Seiring dengan ini tentunya kita akan juga terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan wilayah Sumbagteng Jambi, Siswandi menyampaikan apresiasinya atas langkah kerjasama yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau.

Langkah ini menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat.

Ia menjelaskan dengan kesepakatan ini pemerintah berkomitmen dalam hal penyelenggaraan pelayanan program JKN - KIS dalam hal kepesertaan, pembayaran iuran, pemberian jaminan dan klaim jaminan kesehatan lebih baik.

Selain itu dari kesepakatan tersebut pemerintah Provinsi Riau aktif dalam rangka peningkatan kepatuhan peserta.

Tidak hanya itu, pemerintah juga akan lebih terbuka dalam pertukaran informasi terkait data - data yang diperlukan dalam pemeriksaan kepatuhan pemberi kerja. (*) 


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Siapakah Kandidat Gubernur Riau Pilihan Anda?
  Siapakah Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Favorit Anda?
  Arsyaddjuliandi Rachman - Suyatno
  Firdaus - Rusli Efendi
  Lukman Edy - Hardianto
  Syamsuar - Edi Nasution