DPRD Riau Minta PT RAPP Segera Berbenah

By Obor Riau 24 Okt 2017, 10:40:56 WIBParlemen

DPRD Riau Minta PT RAPP Segera Berbenah

PEKANBARU (OR) - DPRD Riau meminta PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) tidak melakukan pemberhentian kerja karyawan yang bekerja di sana secara besar-besaran, atas masalah pencabutan Rencana Kerja Umum (RKU) PT RAPP oleh Kementerian LHK menyusul terbitnya Permen LHK Nomor 1 Tahun 2017 tentang HTI.

Wakil Ketua DPRD Riau, Kordias Pasaribu mengatakan, pihaknya juga meminta agar jangan ada karyawan yang dirumahkan sementara, karena hal tersebut bisa mengarah kepada pemberhentian pekerja. 

"Kita minta RAPP jangan sampai melakukan PHK. Merumahkan karyawan itu juga merupakan pintu awal untuk memberhentikan pekerja," kata Kordias usai menemui para pendemo di depan kantor Gubernur, bersama Gubernur Riau dan beberapa pejabat lainnya, Senin (23/10).

Dari persoalan tersebut, menurut Kordias, hendaknya pihak RAPP bisa berbenah diri, dan mengambil hikmah dari persoalan tersebut. 

"Masalah ini kita harapkan bisa diambil hikmahnya, dan PT RAPPkita minta berbenah. Tidak semua PT RAPP ini benar, tapi ini demi kebaikan kita bersama," ulasnya. 

Selama ini, diakui Kordias, PT RAPP memberikan kontribusi untuk Riau, terutama dalam menerima pekerja dari masyarakat Riau. 

"Selama ini RAPP memang memberikan kontribusi terutama untuk lapangan kerja di Riau. Tapi kedepannya, mereka juga mesti mempertimbangkan kelestarian alam dan lingkungan, serta hutan kita juga," imbuhnya. 

Hingga pukul 14.30 WIB ini, sekitar 10 ribu massa dari pekerja PT RAPP masih menduduki Jalan Jenderal Sudirman atau di bundaran tugu zapin, sehingga arus lalu lintas dialihkan ke jalan lain. 

Dalam tuntutannya, para pendemo menolak kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat membela hak dan kepentingan buruh dari dampak dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) nomor: 5322 / MEN LHK-PHPL/UHP/JPL.1X/2017 Tanggal 16 Oktober 2017 menetapkan bahwa Rencana Kerja Umum Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri untuk jangka waktu 10 tahun periode 2010 - 2019.

Selain itu, para pendemo juga meminta Menteri LHK untuk mencabut SK 5322, dan yang ketiga meminta Menteri LHK dan kehutanan, agar tidak tunduk dengan intervensi internasional.*** 

 


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Siapakah Kandidat Gubernur Riau Pilihan Anda?
  Siapakah Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Favorit Anda?
  Arsyaddjuliandi Rachman - Suyatno
  Firdaus - Rusli Efendi
  Lukman Edy - Hardianto
  Syamsuar - Edi Nasution